SI PENJINAK

From Ensiklopedia Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian
Jump to navigation Jump to search
Header2.png
SELAMAT DATANG DI SI PENJINAK (ENSIKLOPEDIA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN )
Si Penjinak adalah suatu aplikasi Ensiklopedia Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian yang berisikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi penyidikan tindak pidana Keimigrasian dan contoh-contoh berkas perkara yang sudah lengkap (P21).

Si Penjinak merupakan suatu wadah guna meningkatkan Pemahaman dan memberikan panduan bagi para penyidik PPNS Imigrasi dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, selain itu Aplikasi ini sebagai informasi/pengetahuan yang dapat diakses oleh masyarakat khususnya pemerhati hukum yang ingin mengetahui perihal Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

*Si Penjinak dibuat dalam rangka Aksi Perubahan Siswa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan 200/CC


Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tercantum pada:

Pasal 1 Angka 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 6

(1)   Penyidik adalah:

a.    pejabat polisi negara Republik Indonesia;

b.    pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 7

(1)   Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a.    menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b.    melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c.    menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d.    melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e.    melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f.     mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g.    memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h.    mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i.     mengadakan penghentian penyidikan;

j.     mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada Permenkumham Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dijelaskan pada pasal 1:

Angka 1 Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Angka 2 Tindak Pidana Keimigrasian adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian.

Angka 4 Penyidikan Keimigrasian adalah Penyidikan terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.

Angka 7 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.